Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo bukan sekadar nama dalam buku sejarah ekonomi Indonesia. Ia adalah figur “Bengawan Ekonomi” yang meletakkan batu pertama dalam pembangunan arsitektur ekonomi bangsa. Di tengah perdebatan sengit antara ideologi liberalisme dan sosialisme di awal kemerdekaan, Sumitro muncul sebagai penengah yang ulung. Ia berhasil menjembatani teori-teori ekonomi Barat yang matematis dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang kompleks.
Sumitro Djojohadikusumo meyakini, bahwa persoalan ekonomi tak bisa dipisahkan dari semangat kebangsaan. Baginya, ekonomi adalah alat perjuangan, sebuah sarana untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan. Ia menolak gagasan pembangunan ekonomi harus dibayar dengan ketergantungan pada modal asing tanpa kendali, yang menurutnya merupakan bentuk penjajahan baru.
Sumitro meniscayakan urgensi kehadiran negara dalam perekonomian nasional agar Indonesia tidak terjebak dalam kapitalisme pasar yang eksploitatif dan menyengsarakan rakyat. Melalui hasil pergulatan intelektual dan persentuhan langsung dengan realitas bangsanya, Sumitro percaya, koperasi adalah instrumen yang tepat untuk menjembataninya.
Ada empat pilar utama pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo:
1. Nasionalisme Ekonomi: Jantung Sistem Ekonomi Pancasila
Bagi Sumitro, ekonomi bukan sekadar deretan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ia adalah tokoh sentral di balik Sistem Ekonomi Pancasila, sebuah konsep yang menempatkan keadilan sosial sebagai panglima.
Ia dengan tegas mengkritik pertumbuhan ekonomi yang hanya memihak pada pemilik modal (kapital). Perspektif “Indonesia-sentris” miliknya menekankan bahwa kemandirian bangsa adalah harga mati. Hal ini berarti:
- Pemerataan di Atas Segalanya: Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah bom waktu sosial.
- Kedaulatan Nasional: Indonesia harus memiliki daya tawar yang kuat di hadapan kekuatan ekonomi asing agar tidak sekadar menjadi objek eksploitasi global.
Menempatkan kedaulatan ekonomi nasional di atas segalanya tidak lantas menjadikan Sumitro anti dengan investasi dari luar negeri. Dalam kerangka pikir Sumitro, investasi asing adalah salah satu pilar pembangunan, berdampingan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Tiga unsur ini, menurutnya, harus berjalan beriringan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat.
Sumitro tidak pernah menutup pintu bagi modal asing selama diarahkan untuk memperkuat, bukan menggantikan kekuatan ekonomi bangsa. Investasi asing justru menjadi mitra strategis dalam membangun Indonesia.
2. Hilirisasi dan Visi Pembangunan Berkelanjutan
Jauh sebelum istilah sustainable development menjadi tren global, Sumitro telah memberikan peringatan dini mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan. Ia melihat kekayaan alam Indonesia sebagai modal dasar yang harus dikelola secara bijaksana, bukan secara rakus.
Sumitro adalah pendukung awal konsep hilirisasi. Ia berargumen bahwa mengekspor bahan mentah secara besar-besaran adalah tindakan yang merugikan kedaulatan ekonomi. Menurutnya, industri pengolahan di dalam negeri harus dibangun agar:
- Tercipta nilai tambah (added value) bagi produk lokal.
- Lapangan kerja baru tercipta bagi masyarakat luas.
- Lingkungan tetap terjaga demi keberlangsungan generasi mendatang.
3. Manusia sebagai Kekayaan Tertinggi Bangsa
Salah satu kutipan Sumitro yang paling berpengaruh adalah keyakinannya bahwa kekayaan suatu bangsa tidak terkubur di dalam tanahnya, melainkan tersimpan di dalam otak dan tenaga manusianya.
Ia melihat investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan bukan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi strategis. Dalam pandangannya, sebuah bangsa hanya akan maju jika memiliki tenaga kerja yang kompetitif, sehat, dan memiliki keahlian teknis yang mumpuni untuk mengoperasikan roda industri modern.
Karakter humanis Sumitro, relevan dengan visi pemberdayaan pendidikan rakyat melalui koperasi. Jejak visi pendidikan di lembaga perkoperasian yang digelutinya selama puluhan tahun, dapat dilihat pada dinamika Koperasi Pegawai Republik Indonesia, yang selalu mengedepankan Pendidikan Anggota sebagai salah satu parameter kesehatan koperasi.
Dalam pandangan Sumitro, hanya koperasi dengan pengurus dan anggota yang terdidik yang sanggup mengelola organisasi dan usaha koperasi secara profesional dan akuntabel. Koperasi yang akan bertahan dan maju menghadapi tantangan zaman.
4. Pragmatisme Struktural dalam Membedah Ketimpangan
Meskipun Sumitro mengenyam pendidikan Barat yang kental dengan napas neoklasik, ia tetap seorang strukturalis yang pragmatis. Ia menyadari bahwa teori pasar sempurna tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia yang memiliki cacat struktural warisan kolonial.
Beberapa poin kritis dalam analisis strukturalnya meliputi:
- Dualisme Ekonomi: Adanya jurang pemisah antara sektor perkotaan yang modern dan pedesaan yang tradisional. Sumitro ingin jembatan ekonomi ini diperkuat agar desa tidak hanya menjadi penonton.
- Anti-Monopoli: Ia menentang keras kekuatan monopoli yang menghambat akses rakyat kecil ke pasar. Bagi Sumitro, persaingan harus sehat dan inklusif. Sikap anti monopoli Sumitro, tercermin dalam komitmennya yang kuat dalam perannya menekuni dunia perkoperasian. Karakter gotong-royong yang menjadi salah satu ciri khas koperasi, dinilai Sumitro sebagai antitesis kekuatan monopolistik yang rakus dan tidak adil. Platform koperasi dianggap sebagai lawan tanding yang sepadan dalam menghadapi ekonomi kapitalistik.
- Intervensi Pemerintah yang Cerdas: Ia percaya pemerintah harus turun tangan pada sektor-sektor strategis untuk melindungi kepentingan umum, namun tetap memberi ruang bagi inisiatif swasta untuk berkembang secara kreatif. (Prio)
ir. (Prio)
