Perekonomian Indonesia sudah terintegrasi dengan arus ekonomi global, mengakibatkan tingkat persaingan yang makin keras dan terbuka.
Koperasi yang bergerak dalam bisnis simpan pinjam, konsumen, dan produsen, sudah bersaing secara terbuka dengan bank nasional, ritel, dan produsen global.
Ketatnya persaingan usaha di bidang simpan pinjam sangat dirasakan Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ), dimana USP milik KKGJ ini tidak lagi menjadi usaha primadona. Guna mengantisipasi agar USP tetap dilirik anggota pengurus telah melakukan kebijakan dengan program bulan promosi, dan penurunan jasa pinjaman.
Drs. H. Karyatmo, MP.d, Ketua Umum KKGJ mengatakan USP tidak lagi menjadi unit usaha andalan bagi KKGJ dikarenakan begitu ketatnya persaingan di bidang simpan pinjam, oleh karena itu pengurus harus memutar otak agar USP tetap bertahan. Yaitu dengan program bulan promosi pinjaman bagi anggota baru dengan jasa 0,99 persen, tidak hanya soal penurunan kinerja USP, KKGJ juga mengalami penurunan jumlah anggota. Dimana penurunan jumlah anggota tersebut dikarenakan mutasi, meninggal dunia, dan purnabakti. Oleh sebab itu KKGJ terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta sebagai pembina utama KKGJ.
Kolaborasi tersebut adalah kerjasama dalam hal perekrutan PNS, calon PNS, dan para pekerja kontrak kerja individu (KKI), agar masuk menjadi anggota KKGJ. “Tentunya sebagai pembina ex officio saya berterima kasih kepada pengurus dan pengawas KKGJ dengan tetap konsisten menyusun RAPBK sekaligus melaksanakan rapat anggota khusus tahun buku 2026. Rapat ini adalah tentang rencana anggaran dan pendapatan koperasi di tahun buku 2026, ini merupakan program kerja yang menjadi acuan bagi pengurus dan pengawas KKGJ, serta mewujudkan keberhasilan seperti yang tertuang dalam RAPBK pastinya dibutuhkan sinergitas yang utuh dimulai dari pengurus, pengawas, dan penasihat.”
“Untuk mewujudkan ini memberi tantangan tersendiri bagi KKGJ, oleh karena itu KKGJ harus siap dengan perubahan yang terjadi, oleh karena itu KKGJ harus berkolaborasi dengan semua stake holders dalam rangka untuk meningkatkan jumlah anggota. Persaingan dengan lembaga keuangan lain tentunya berakibat penurunan pendpatan khususnya di unit usaha simpan pinjam. Program kerja KKGJ di tahun 2026 tentunya harus mampu mengikuti dan menerapkam perkembangan kebijakan yang diterapkan pemerintah melalui kementerian koperasi, dan tak kalah pentingnya adalah mencari peluang bisnis diluar USP ,” kata DR. Nahdiana, MP,d, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Syahnas Rasyid, SE, MM, Ketua Umum IKPRI mengungkapkan Rapat anggota rencana kerja tahun 2026 KKGJ disajikan dalam metode matrix sehingga mempermudah bagi pengurus untuk mengukur hasil kerja. Rencana kerja dan rencana pengawas selalu terstruktur tidak mungkin bertolak belakang karena rencana itu akan dievaluasi. RAPBK KKGJ Tahun 2026 berpijak pada hasil yang telah dicapai pada tahun 2025, program pendidikan selalu dilaksanakan karena ini prinsip dasar bagi koperasi yang benar dan menciptakan kaderisasi menjadikkan koperasi sehat, RAPBK tahun 2026 masih berlandaskan pelayanan kepada anggota.
USP yang sempat menjadi primadona bagi KKGJ tetapi itu tetap menjadi tumpuan pelayanan anggota, disamping usaha-usaha umum lainnya. Secara kenyataan di IKPRI yang memiliki 29 anggota PKPRI/GKPRI di seluruh Indonesia kegiatan USP nya mengalami hal serupa, penurunan kinerja, anggota IKPRI yang telah melaksanakan kegiatan rapat perencanaan itu adalagh GKPRI Jawa Timur. Di Jawa Timur itu sampai membuat petisi ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur kaitannya pinjaman USP yang selalu bermasalah. Karena pinjaman itu dipungut oleh bank koperasinya tidak bisa memungut pinjaman. Semoga saja ditanggapi karena Gubernur Jawa Timur itu mantan orang koperasi.
IKPRI dalam melaksanakan RAPBK telah beraudiensi dengan Menteri Koperasi ada empat GKPRI propinsi yang melakukan tanya jawab dengan Menkop terkait permasalahan simpan pinjam. Saat ini koperasi tidak lagi bersaing dengan sesama koperasi tetapi dengan bank-bank baik Himbara, bank swasta tidak pilih status honor, P3K semuanya dengan maksimum pola lama bagaimana koperasi bisa maju. Hasil audiensi tersebut Menteri Koperasi akan melakukan pendekatan dengan pihak Kementerian Keuangan.
Jika koperasi hanya menjalankan usaha yang hanya melayani anggota, biasanya melalui unit simpan pinjam dan toko, tentu akan sulit memperbesar skala usahanya. Terlebih jika anggota menuntut jasa pinjaman yang rendah dan harga barang yang lebih murah. Dari mana koperasi dapat mengakumulasi modal untuk mengembangkan bisnisnya? RAPBK KKGJ Tahun 2026 yang digelar di Aula KKGJ 3 Desember 2025 lalu menargetkan pendapatan SHU Rp 2,2 miliar, semoga rencana ini dapat tercapai melalui partisipasi aktif anggota pada KKGJ. (laporan : Edi Supriadi)
