PONTIANAK – Dalam rangka merealisasikan Program Kerja Tahun Buku 2026, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Provinsi Kalimantan Barat sukses menyelenggarakan Pelatihan Perkoperasian bagi para anggotanya. Kegiatan yang mengusung misi peningkatan kapasitas SDM ini digelar pada Kamis, 7 Mei lalu, bekerja sama dengan Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI).
Pelatihan yang berlangsung khidmat dan produktif ini bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, Jl. Zainuddin No.5, Pontianak. Sebanyak 35 orang peserta yang terdiri dari unsur pengurus dan pengelola koperasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat hadir memenuhi ruangan.
Ketua panitia penyelenggara menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelatihan tahunan ini adalah untuk mempertajam pemahaman dan meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi dalam menangani tata kelola manajemen koperasi secara profesional, adaptif, dan akuntabel di tengah tantangan ekonomi modern.
Penguatan Manajemen Keuangan Pada sesi pertama, pelatihan menghadirkan narasumber ahli, H. Mustamar, S.E., M.E. Dalam pemaparannya, beliau mengupas tuntas mengenai urgensi manajemen keuangan koperasi, analisa rasio, dan manajemen kas. Menurutnya, kesehatan sebuah koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola arus kas (cash flow) serta membaca indikator keuangan melalui analisis rasio, sehingga keputusan bisnis yang diambil dapat lebih terukur dan meminimalkan risiko kerugian.
Mengenal Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Peluang Kolaborasi Sesi kedua yang tidak kalah menarik dibawakan oleh Drs. H. Sukiman, M.Si., yang membedah materi mengenai pemahaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta prospek strategis kolaborasi antara KPRI dan KDMP.
Sebagai informasi tambahan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan sebuah konsep atau model koperasi berbasis kawasan perdesaan yang diinisiasi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat bawah (akar rumput). KDMP berfokus pada optimalisasi potensi lokal desa—seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maupun UMKM desa—dengan menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kehadiran KDMP bertujuan untuk memutus rantai tengkulak yang kerap merugikan petani desa, sekaligus memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di wilayah perdesaan.
Melihat karakteristik tersebut, Drs. H. Sukiman menekankan adanya peluang sinergi yang sangat besar jika dikolaborasikan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Skenario implementasi kolaborasi KPRI – KDMP dapat dirancang dalam bentuk kemitraan strategis (strategic partnership), di mana KDMP bertindak sebagai penyedia komoditas atau produk-produk lokal berkualitas dari desa (seperti beras, minyak, pangan, atau produk kerajinan), sementara KPRI yang memiliki basis anggota tetap (Aparatur Sipil Negara/pegawai) bertindak sebagai pasar atau konsumen utamanya.
Selain memaparkan keuntungan ekonomi, Drs. H. Sukiman juga memberikan pembekalan mengenai aspek keamanan kolaborasi KPRI – KDMP, mulai dari penguatan payung hukum (MoU), standarisasi mutu produk, hingga mitigasi risiko agar kerja sama antar-koperasi ini berjalan sehat dan berkelanjutan.
Melalui pelatihan dan wacana kolaborasi ini, PKPRI Kalimantan Barat berharap koperasi-koperasi pegawai di bawah naungannya tidak hanya kuat secara internal dalam hal manajemen keuangan, tetapi juga mampu memperluas sayap bisnisnya dengan ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. (PRIO)
