Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Bekasi resmi menggelar Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAR RK/RAPB) Tahun Buku 2027 di Bekasi, Rabu (4/11). Agenda tahunan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis organisasi sekaligus menjadi salah satu indikator utama bahwa PKPRI Kabupaten Bekasi mengelola kelembagaan secara sehat, transparan, dan aktif. Hadir Anggota dan segenap Pengurus serta Pengawas PKPRI Bekasi, Gabungan Koperasi Pegawai RI (GKPRI) Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UKM, Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi, serta sejumlah undangan.
Dalam kesempatan itu, turut dihelat Grand Opening salah satu lini bisnis food and baverages “Teman Nongkrong” kafe berfasad minimalis modern yang menawarkan aneka kopi dan minuman lainnya dengan platform yang kekinian.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PKPRI Kabupaten Bekasi, H. Zaenal Arifin, memaparkan secara komprehensif landasan penyusunan RK/RAPB 2027.
Penyusunan rancangan tersebut dilakukan dengan mengelaborasi berbagai capaian lembaga dan unit usaha pada tahun sebelumnya, mengidentifikasi tantangan riil di lapangan, serta memetakan proyeksi serta dinamika ekonomi ke depan.
Target Strategis Usaha 2027: Dari Perhotelan hingga Sektor Riil
Menghadapi Tahun Buku 2027, PKPRI Bekasi menetapkan sejumlah target komersial dan pengembangan aset secara terukur, di antaranya:
Peningkatan Status Usaha, meningkatkan status dan fasilitas Wisma Citra menjadi Hotel Citra guna mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor jasa akomodasi. dan pariwisata daerah.
Diversifikasi Unit Usaha, membuka unit usaha baru berupa Rumah Kost untuk menangkap peluang pasar hunian pekerja dan civitas di kawasan Bekasi.
Penguatan Usaha Bersama, memperkuat kolaborasi bisnis dengan Koperasi Pegawai RI (KPRI) anggota, salah satunya melalui skema penyertaan saham anggota untuk memperkokoh struktur permodalan internal.
Evaluasi Tantangan dan Pembenahan Tata Kelola
Di balik target pertumbuhan tersebut, H. Zaenal Arifin tidak menampik hadirnya tantangan operasional yang dihadapi oleh gerakan koperasi, khususnya pada tingkat koperasi primer (KPRI).
Salah satu kendala utama yang disoroti adalah kurang lancarnya kerja sama teknis antara KPRI dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkait mekanisme pemotongan gaji pegawai. Kendala ini berdampak langsung pada kelancaran pembayaran kewajiban anggota, seperti simpanan dan cicilan pinjaman ke koperasi yang kerap mengalami kemacetan.
Selain kendala administratif dan likuiditas tersebut, Zaenal juga menggarisbawahi masih banyaknya peluang usaha di sektor riil yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh KPRI maupun PKPRI.
Langkah Konkret Solusi Kemitraan
Guna mengatasi hambatan pemotongan gaji yang berdampak pada kemacetan kewajiban dan simpanan anggota, pengurus PKPRI Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah persuasif dan kelembagaan secara proaktif.
PKPRI Kabupaten Bekasi akan segera melakukan pendekatan dialogis intensif dengan pimpinan perbankan daerah, khususnya Kepala Cabang BPD setempat (Kancab Cikarang dan Kancab Bekasi). Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan formula kerja sama yang lebih solid, presisi, dan saling menguntungkan, sehingga arus kas koperasi primer kembali lancar dan ekspansi usaha sektor riil pada 2027 dapat terealisasi secara maksimal. (Prio)
